Istilah jam karet di Indonesia sudah tidak asing lagi. Salah satu hal yang jadi penyebab jam karet itu dianggap sudah biasa adalah jalanan yang padat dan macet. Di kawasan Jabodetabek misalnya, jalanan akan penuh dengan berbagai alat transportasi di saat jam pergi dan pulang kantor. Hal itu juga yang beberapa waktu lalu memicu munculnya petisi untuk kembali diberlakukannya sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Ahli Tata Kota yang juga Dosen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Lutfi Prayogi, S.Ars., M.Urb.Plan., belum lama ini memaparkan tentang penyebab kemacetan dan beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah untuk mengurainya.
Secara teknis, kemacetan terjadi akibat kapasitas jalan raya yang tidak cukup untuk mengakomodasi volume lalu lintas. “Di hampir semua kota di Indonesia, mayoritas pergerakan orang dan barang masih diakomodasi oleh jalan raya. Ada satu alternatif lain melalui angkutan berbasis rel, namun ini masih minoritas. Angkutan rel yang sudah cukup signifikan baru ada di Jabodetabek,” jelas Yogi.
Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa besarnya pergerakan orang dan barang serta minimnya alternatif transportasi itu membuat jalan-jalan raya terpaksa harus mengakomodasi mayoritas pergerakan tersebut hingga terjadilah kemacetan.
Terkait aktivitas perkantoran, mantan Architectural Supervisor di AG Works ini menilainya sebagai indikasi bagus karena itu adalah pertanda kegiatan perdagangan, perkantoran, sosial hingga pariwisata sedang bergerak kencang. Namun sisi positif tersebut akan terhambat jika tidak ada alternatif transportasi. Kemacetan akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya kualitas hidup.
Eksistensi dan penggunaan transportasi umum sangat berpengaruh terhadap kemacetan. Menurutnya, transportasi umum di kota-kota besar khususnya Jakarta masih memiliki banyak kekurangan, sementara transportasi umum di mayoritas kota Indonesia lainnya masih marginal. Jika dihitung kasar, porsi mobilitas orang dengan angkutan umum di Jakarta ada pada prosentase 20-30% dari seluruh mobilitas. Sementara di kota yang transportasinya lebih berkelanjutan seperti di (negara) Singapura, porsinya 50-60%. Secara umum, struktur dan kepadatan kota-kota Indonesia mendukung untuk penyelenggaraan transportasi umum yang efisien.
Dosen UMJ yang menyelesaikan S2 di Universitas Auckland Selandia Baru ini juga sangat menyayangkan penyelenggaraan transportasi umum yang efisien itu masih belum banyak dimanfaatkan. Selain itu menurutnya banyak sekali hal yang harus ditingkatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kota di kota-kota besar Indonesia. “Saya berpandangan, Pemerintah harus lebih mengambil peran aktif pengembangan lahan dalam rangka mencegah kota berkembang tidak terkendali yang mengikuti mekanisme pasar, dan kemudian membawa banyak dampak negatif,” tutur Yogi.
Berdasarkan analisisnya, beberapa langkah dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi kemacetan. Pertama, perencanaan dan perancangan di tingkat lebih detail. Perlu ada perencanaan dan perancangan matang untuk pihak swasta yang akan mengembangkan wilayah kota. Misalnya membuat Panduan Rancang Kota (PRK) secara lebih masif. Kedua, kebijakan penggunaan transportasi. Pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang mengalihkan pengguna kendaraan bermotor pribadi ke moda lain mulai dari kendaraan umum, sepeda, dan lain-lain.
Selain menyediakan infrastruktur dan layanannya secara mandiri oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan tersebut juga perlu diintegrasikan ke dalam berbagai dokumen perencanaan dan perancangan kota serta melibatkan pihak swasta. Misalnya, Pemerintah Daerah bisa mengurangi dan bahkan menghapus kewajiban pengembang lahan menyediakan fasilitas parkir. Pemerintah Daerah bisa juga memberi insentif/bonus bagi pengembang lahan yang mau berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur transportasi umum.
Bersama dengan penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi umum yang memadai, pemerintah daerah juga perlu berani untuk mengalihkan penggunaan kendaraan bermotor ke kendaraan umum tersebut. Di kawasan yang dilayani oleh angkutan umum memadai, Pemerintah Daerah perlu berani untuk menaikkan tarif parkir, atau bahkan menerapkan jalan berbayar.
Dalam hal tata kota dan transportasi, masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk mengurangi kemacetan. Namun, Yogi menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran dan sangat bisa berkontribusi untuk mengurangi kemacetan. Langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menggunakan transportasi umum yang tersedia di sekitar. Terlebih di kawasan Jabodetabek dengan banyak pilihan alternatif transportasi umum.
“Beralih dari menggunakan kendaraan pribadi mungkin terasa berat, tapi banyak keuntungan yang didapatkan oleh diri kita dan oleh masyarakat setelah kita beralih menggunakan angkutan umum. Ada waktu, energi, dan uang yang bisa kita hemat dengan menggunakan angkutan umum. Dengan kita menyumbang menjadi tambahan penumpang angkutan umum, kualitas dan kuantitas transportasi umum dapat lebih berkembang lagi,” ucap Yogi.
Yogi yang saat ini sedang menempuh pendidikan program doktor di Universitas Teknologi Delft (Technische Universiteit Delft) Belanda menyampaikan perbandingan tata kota Belanda dan Indonesia, khususnya di Jakarta. Menurutnya ada cukup banyak perbedaan signifikan dalam penataan dan pengembangan kota Belanda dan Indonesia yang juga berpengaruh pada masalah transportasi termasuk kemacetan jalan raya.
“Kota-kota di Belanda dikembangkan dengan sangat hati-hati, terperinci, dan terkendali. Di Belanda pihak yang dapat membangun bangunan tidak sebanyak di Indonesia. Pemerintah memiliki mekanisme yang rinci dalam mendesain dan mengendalikan seperti apa bangunan yang dibangun oleh pihak yang sedikit tersebut,” terang Yogi.
Pemilik tanah dan bangunan di Belanda tidak bisa begitu saja menambah lantai atau mengubah tampilan bangunannya. Hal Ini tentu saja sangat berbeda dengan keadaan di Indonesia yang mana pemilik lahan dan bangunan memiliki hak yang sangat besar terkait pembangunan di lahannya.
Dengan sistem penataan dan pengembangan kota tersebut, Belanda sangat berhasil membangun dan mengelola transportasi kota, termasuk transportasi umum. Pemerintah Belanda menjaga agar tidak ada kawasan baru yang dikembangkan tanpa layanan transportasi umum yang memadai.
Hal tersebut sangat berbeda dengan keadaan di Indonesia, di mana banyak sekali kawasan kota yang dikembangkan tanpa layanan transportasi umum yang memadai. Yogi menuturkan bahwa suatu saat ketika kawasan tersebut sudah sangat macet, barulah mungkin pemerintah daerah akan berpikir untuk menyediakan transportasi umum. “Satu hal yang bisa kita pelajari dari penataan dan pengembangan kota di Belanda adalah bagaimana mereka selalu mengintegrasikan berbagai aspek transportasi, termasuk transportasi umum dan fasilitas pesepeda, dalam pengembangan kota-kotanya,” ujarnya.
Walaupun aktivitas perkantoran bukan penyebab utama kemacetan di kota besar, tapi petisi yang ditandatangi oleh lebih 25 ribu orang agar kebijakan work from home diberlakukan ditanggapi positif oleh Yogi. “Saya rasa situasi kerja fleksibel, baik dalam hal lokasi maupun waktu, perlu kita kembangkan bersama,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah bisa mendorong dengan memberi panduan pelaksanaan WFH yang baik, serta juga mendorong berkembangnya infrastruktur yang mendukung (internet, dan lain-lain). Menurutnya, pemerintah dapat mengawali gerakan digitalisasi dan memberikan layanan daring secara maksimal untuk mendukung kegiatan-kegiatan jarak jauh lainnya. (QF/KSU)
