Konferensi ini sangat spesial karena ajang prestesius stakeholder perzakatan, baik regulator, praktisi, akademisi, dan juga peneliti. Pada tahun ini, ICONZ dilaksanakan selama dua hari, Rabu dan Kamis (30 November-1 Desember 2022) bekerjasama dengan UIN Walisongo Semarang, Universitas Wahid Hasyim dan Universitas Islam Nahdhatul Ulama Jepara, dan dikukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BAZNAS Jawa Tengah.

Ma’mun menyampaikan materi yang bertajuk Escalating Economic Recovery for Future Resilience and sustainable Socio -Economic Growth through Zakat Inclusion,” di hadapan para rektor, dekan, praktisi dan peneliti ia menyatakan bahwa filosofi zakat harus menjadi kunci dalam memperkuat literasi masyarakat. Kadar zakat yang ditentukan oleh syariat sesungguhnya merupakan hak orang lain, dengan demikian pembayar zakat tidak berhak merasa telah memberikan hartanya kepada penerima manfaat.

Menurutnya, dalam konteks membangun ekosistem perzakatan nasional, kampus memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyiapkan SDM yang handal, baik secara kompetensi, kemampuan dan integritas. Terlebih kampus Muhammadiyah memiliki 3 tanggung jawab dalam ranah dakwah Muhammadiyah, keummatan dan kebangsaan.

“Dalam hal penguatan tata kelola, para pimpinan kampus Islam harus meningkatkan anggaran penelitian, agar persoalan-persoalan baru dapat lebih digali dan diberikan rekomendasi ilmiah. Termasuk menyiapkan naskah akademik untuk menyempurnakan regulasi yang ada,” tegas Ma’mun di ruang utama konferensi.

Selain menjadi narasumber, Ma’mun juga melakukan tanda tangan nota kesepakatan antara BAZNAS RI dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam pendirian Laboratorium Manajemen Zakat yang dalam pengelolaannya di bawah Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam. “Semoga kolaborasi ini mendatangkan kemanfatkan dan berkembang dalam kerjasama riset dan pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya pada seremonial tersebut. (CH/MMA)

Artikel Rektor UMJ Menjadi Pembicara International Conference on Zakat pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Acara yang bertempat di Kantor PWM Kalimantan Tengah tersebut dihadiri Ketua dan Sekretaris PWM Kalteng, pengurus LHKP Wilayah, perwakilan PDM dan pengurus LHKP Daerah,  para anggota Persyarikatan yang akan didorong untuk maju sebagai calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota, serta beberapa anggota KPU dan Bawaslu dari rumpun Muhammadiyah.

“Saya sangat peduli dan menyambut baik acara-acara seperti ini. Saya menyukai suasana Muhammadiyah di Kalimantan Tengah yang mempunyai kepedulian luar biasa dalam urusan  politik. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yusuf (Rektor terpilih Universitas Muhammadiyah Palangkaraya) dan Prof. Dr. Ahmad Syar’i (Ketua PWM Kalimantan Tengah) menggambarkan kepedulian mereka terhadap politik,” ungkap Ma’mun di awal penyampaian materinya.

“Di era politik yang liberal, Muhammadiyah dalam posisi sebagai jamaah memang niscaya harus terlibat dalam urusan-urusan politik, bukan hanya politik dalam pengertian kebangsaan, tapi juga dalam pengertian kekuasaan. Muhammadiyah melalui LHKP Wilayah penting untuk memetakan kerja-kerja politik, menata kader-kadernya untuk terlibat di ranah politik, baik politik kebangsaan maupun politik kekuasaan,” tambah Ma’mun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah.

Lebih lanjut Ma’mun memaparkan bahwa politik kekuasaan saat ini berbeda dengan era Orde Baru. Saat ini, tak lagi bisa berharap “belas kasihan” atau pemberian dari orang lain dalam hal yang berkenaan dengan kuasa politik. Politik harus direbut. Tentu saja karena Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, maka tugas Muhammadiyah hanyalah sebatas “mendistribusikan” kader-kadernya melalui lembaga-lembaga politik, baik partai politik, penyelenggara pemilu maupun lembaga lainnya.

“Saya suka penuturan Mas Yusuf yang menyebut bahwa PWM melalui LHKP Wilayah sedang melakukan penataan dan pendistribusian kader Muhammadiyah ke banyak partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu. Meski masih dominan berada di Partai Amanat Nasional, namun terjadi diaspora politik yang relatif merata di antara partai-partai politik yang ada di antara kader-kader Muhammadiyah. Ini hal bagus dan sangat positif. Muhammadiyah harus bisa mewarnai semua kekuatan politik yang ada di Kalimantan Tengah,” ungkap Ma’mun panjang lebar.

Penyampaian materi oleh Rektor UMJ ini seakan menjadi magnet acara, dimana seluruh peserta menyimak dengan antusias hingga tak beranjak dari kursinya selama hampir tiga jam. Dirasa tak cukup, Rektor UMJ esok harinya mendadak didapuk untuk menyampaikan materi tambahan di depan sekitar 40 orang bakal caleg dari semua partai politik yang diselenggarakan oleh  FISIPOL Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. (MMA/TP/KSU)

Artikel Rektor UMJ Isi Materi Konsolidasi LHKP Kalimantan Tengah pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dalam acara yang dihadiri Dekan FISIPOL Muhammad Ali dan jajarannya serta beberapa dosen dan mahasiswa dari berbagai program studi FISIPOL UMMAT, Ma’mun lebih lanjut menegaskan, “Tak usah berkeinginan menghadirkan Negara Islam di Indonesia. Kubur dalam-dalam cita-cita tersebut. Pancasila itu sudah sangat islami, sangat agamis. Pancasila itu moderat (tawasuth). Problemnya hanya satu, karena Pancasila tak serius dihadirkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara oleh para elit politik kita.”

Ma’mun yang juga menjabat sebagai Sekretaris Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (DPP HIPIIS) menambahkan bahwa jika Indonesia hendak maju, damai dan sejahtera, tak ada pilihan kecuali menghadirkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh. Pancasila sudah cukup untuk menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.

Lebih jauh Ma’mun menyatakan: “Elit kita lebih nyaman dan suka dengan menghadirkan “ideologi ekstrem” (radikal) daripada Pancasila. Politiknya liberal dan ekonominya kapitalistik. Inikan bertentangan dengan Pancasila. Melanggar dan mengkhianati Pancasila”, tegas Ma’mun yang juga menjabat sebagai salah satu Ketua PP Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Selain memberikan Kuliah Umum, Ma’mun yang menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP. Muhammadiyah juga bersilaturrahim dengan Ketua PW Muhammadiyah NTB Dr. Falahuddin, Wakil Rektor I UMMAT Dr. Syafril , Dekan FISIPOL UMMAT Dr. Muhammad Ali, Dekan Fakultas Pertanian Budi Wiryono, dan beberapa perwakilan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.

Silaturrahim tersebut diagendakan untuk berdiskusi santai tentang politik kebangsaan, Pemilu 2024, soal Muhammadiyah, termasuk soal Muktamar Muhammadiyah yang insya Allah akan berlangsung tanggal 18-20 November 2022 di Surakarta (MMA/KSU)

Artikel Problem Kebangsaan, Pancasila Tak Hadir di Ruang Publik pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.