Artikel Mahasiswa UNAIR Raih Best Paper ICONZ ke-7 di UMJ pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Baca juga : ICONZ ke-7 Jadi Angin Segar Pengembangan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf FAI UMJ
Paper tersebut berjudul Zakat and Human Development Index: An Analysis of Five Priority Distribution Sectors. Paper ini mengalahkan dua paper lainnya yaitu paper juara kedua dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Intergenerational Analysis of Waqf Crowdfunding Behavior: Case in Indonesia, dan juara ketiga dari STEI SEBI yang berjudul An Analysis of the Future Implementation Productive Zakat Model: A Systematic Literature Review Using PRISMA.
Lebih lanjut, Annisa menyampaikan harapannya dari paper tersebut agar bisa merealisasikan bahwa manfaat zakat dapat meningkatkan perekonomian, kesehatan dan pendidikan, serta mengentaskan kemiskinan. “Tentu tujuan kita lainnya yaitu untuk membantu ekonomi para mustahik yang tidak seberuntung kita,” ujarnya.
Annisa mengatakan jika ia dan teman-teman mengikuti kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tersebut, berawal dari tugas kuliah yang akhirnya dikembangkan dan dapat dibimbing oleh dosen, Tika Widiastuti. “Kita menggarap tulisan sejak Juni tetapi tau tentang ICONZ dan diadakan si UMJ. Lalu, kita baru mulai mengejar untuk menyelesaikannya dan dibimbing dosen, akhirnya bisa menang,” ucap Annisa.
Di sisi lain, Nikmatul memberikan kiat-kiat menulis paper dengan baik seperti berani untuk memulai, mengerjakan sebisanya, dan kalau ada ide langsung ditulis. “Oiya, jangan menulis sendirian karena kalau kita menulis sendiri itu pasti perspektifnya cuma satu. Kalau kita gandeng temen, gandeng dosen, kita bisa bimbingan, pasti banyak perspektif yang kita ambil dan bisa jadi lebih baik hasilnya,” tambahnya.
Ega, Annisa, dan Nikmatul terkesan ketika pertama kali datang ke UMJ dan merasa senang dengan fasilitas yang disediakan seperti gedung, makanan, dan lingkungannya. “Baru kali ini datang ke UMJ. Makanan dan jajannya enak, buburnya juga. Di sini ga panas, ruangannya dingin dan nyaman jadi seneng ngikutin acaranya,” ungkap Ega.
Dekan FAI Dr. Sopa, M.Ag, mendukung adanya kegiatan ICONZ dan akan memberikan yang terbaik untuk kegitan ini “Kami sangat mendukung kegiatan ini (ICONZ ke-7) dan akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, sukses, dan membahagiakan kedua belah pihak,” tegas Sopa.
UMJ menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan ICONZ ke-7 dengan menggandeng program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam (FAI) dengan tema Bridges to Economic Prosperity: Zakat’s Role in Diving Inclusive and Sustainable Transformation. Adapun bentuk kegiatannya berupa seminar, kerja sama, kompetensi ilmiah, expo, dan gala dinner yang melibatkan berbagai stakeholder baik dari lembaga/kementerian, praktisi lembaga zakat, para akademisi dari berbagai universitas di tingkat internasional dan masyarakat umum.
Editor : Dian Fauzalia
Artikel Mahasiswa UNAIR Raih Best Paper ICONZ ke-7 di UMJ pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Artikel Kader Tapak Suci Harus Wujudkan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Menurut Septa, peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut dapat diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangan sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. “Oleh karenanya, kader Muhammadiyah harus mengambil peran terhadap berbagai persoalan kebangsaan, jangan berdiam diri, karena ini juga merupakan gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar,” ujar Septa.
Pada kegiatan yang bertajuk Terwujudnya Anggota Tapak Suci Putera Muhammadiyah yang Berintegritas, Profesional, dan Berkemajuan tersebut hadir beberapa pemateri lain, di antaranya Dr. Akhmad H. Abubakar, MM., H.M. Shiddiq, SP., P.Br., Syahrul Hasan, MM., M.AP., CRMP., Drs. Ahmad Arif, P.Ka., Dr. Nurhadi, MA., Dr. H. Bunyamin, M.Pd., dan Drs. Effendi, P.Ma.
Panitia Baitul Arqom, Lahudin, P.Ma., menjelaskan bahwa Baitul Arqam adalah suatu bentuk pembinaan di Muhammadiyah yang berorientasi pada pembinaan ideologi keislaman dan kepemimpinan. Ia mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari kader dan pendekar Tapak Suci.
“Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman keIslaman, menciptakan kesamaan dan kesatuan sikap, integritas, wawasan dan cara berpikir di kalangan anggota Tapak Suci (kader dan pendekar), khususnya dalam melaksanakan misi Muhammadiyah. Di samping juga membentuk cara pikir dan bersikap mental yang sama tentang Tapak Suci,” pungkas Lahudin saat dimintai keterangan secara daring, Senin (17/04/2023).
Editor : Tria Patrianti
Artikel Kader Tapak Suci Harus Wujudkan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Artikel Komunitas ‘Aisyiyah UMJ Laksanakan Ta’awun Sosial pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Ta’awun sosial merupakan suatu pekerjaan maupun perbuatan tolong-menolong antar sesama manusia. Salah satu bentuk ta’awun sosial yang dilakukan yaitu berupa infak untuk operasional yayasan Raudhatul Makfufin, tujuh Al-Qur’an Braille, dan 40 paket sembako Lazismu.
Baca juga : Aisyiyah Berkomitmen Untuk Memajukan Peradaban di Era 5.0
Ketua Komunitas ‘Aisyiyah UMJ Dr. Oneng Nurul Badriyah, M.Ag. yang hadir pada kegiatan ini, menyampaikan bahwa dengan wakaf Al-Qur’an Braille tersebut dapat membantu kelancaran belajar dan menghafal para siswa-siswi. “Mudah-mudahan anak-anak semua bisa lanjut dan hafal Al-Qur’an serta diberikan kemudahan oleh Allah SWT, karena yang saya ketahui adik-adik ini dari berbagai daerah di Indonesia. Semoga bantuan lainnya bermanfaat juga untuk para pengelola dan para ustaz Yayasan Raudhatul Makfufin,” harap Oneng.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pesantren Raudhatul Makfufin Ustaz Wijaya menjelaskan perjuangan panjang berdirinya Raudhatul Makfufin sejak tahun 1983. Menurutnya, Yayasan Raudhatul Makfufin merupakan pesantren berkebutuhan khusus untuk tunanetra yang berfokus pada program tahfiz qur’an.
“Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk membaca Al-Qur’an. Hal inilah yang membuat seorang tunanetra sekaligus pendiri pesantren K.H Alif Soleh berpikir bagaimana cara menyelamatkan keimanan tunanetra. Maka terbentuklah pesantren ini secara bertahap dengan door to door,” ungkap Wijaya.
Selain bersilaturahmi, Oneng yang datang bersama empat dosen UMJ lainnya sekaligus pengurus Komunitas ‘Aisyiyah diajak untuk melihat aktivitas dan fasilitas pesantren serta sekolah tunanetra Yayasan Raudhatul Makfufin di akhir kegiatan. Pesantren dan sekolah tersebut sudah terdaftar resmi dengan SK Kemenag dan SK Kemenkumham serta terakreditasi B.
Komunitas ‘Aisyiyah UMJ merupakan kelompok perempuan di lingkungan UMJ yang tergabung untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan literasi lewat berbagai kegiatan, salah satunya ta’awun sosial. ‘Aisyiyah adalah organisasi perempuan Muhammadiyah, yang lahir salah satunya karena KH. Ahmad Dahlan selalu mendorong perempuan untuk berperan dan berkiprah tidak hanya di wilayah domestik (rumah dan keluarga) tapi juga di masyarakat. (QF/MT/KSU)
Artikel Komunitas ‘Aisyiyah UMJ Laksanakan Ta’awun Sosial pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Artikel Wamenkumham: UU KUHP Berorientasi pada Hukum Pidana Modern pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>“Sederhananya, keadilan kolektif itu ditujukan ke pelaku. Artinya pelaku akan dijatuhi sanksi atas perbuatan yang dilakukan sebagai tindakan koreksi bahwa perilakunya salah. Kemudian, keadilan restoratif ditujukan kepada korban, di mana korban harus dipulihkan akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, keadilan rehabilitatif ditujukan kepada korban dan pelaku,” ujar pria yang akrab disapa Eddy itu saat menjelaskan visi KUHP Nasional.
Baca juga : FH UMJ Bahas Tiga Isu Mendasar Pengesahan RKUHP
Pada agenda yang bertajuk “KUHP Baru Bagi Perkembangan Hukum di Indonesia” tersebut, Eddy juga membahas mengenai misi dan tantangan pada pembentukan KUHP. Menurutnya ada lima misi KUHP Nasional yaitu dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi.
Sementara itu, tantangannya adalah tidak mudah untuk melakukan kodifikasi hukum dalam KUHP di tengah bangsa yang multietnis, multireligi, dan multikultur, serta merubah paradigma masyarakat dan penegak hukum terutama untuk tidak menghukum pelaku kejahatan sebagai sarana balas dendam.
“Itu betul-betul kami rasakan ketika membentuk KUHP. Berdialog melakukan sosialisasi di kampus-kampus antar daerah yang timbul perbedaan tajam secara diametral, sehingga harus diformulasikan dan mewujudkan di KUHP Nasional dengan skema win-win solution. Sebagai contoh mengenai pasal-pasal perzinahan dan kohabitasi di Sulawesi Utara dan Sumatera Barat,” ungkap Eddy.
Dalam sambutannya, Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si., mengapresiasi lahirnya produk KUHP Nasional setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP Belanda. Ia mengutarakan bahwa UMJ turut berjasa dalam pembentukan KUHP Nasional tersebut, karena Dosen FH UMJ Roeslan Saleh dan Chairul Huda tergabung dalam tim pembentuk KUHP.
“KUHP bukan kitab suci seperti Al-Qur’an yang tidak bisa diubah, jadi nanti kita awasi pelaksanaannya. Apabila pelaksanaannya bersifat represif dan anti kritik seperti pasal penghinaan kepada pejabat negara, maka masih bisa diubah jika tidak pas dalam pemberlakuannya,” himbau Ma’mun.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta Ari Aprian Harahap menyampaikan bahwa agenda digelar dalam rangka membuka ruang dialog dan ruang tabbayun bagi masyarakat serta mahasiswa khususnya kader-kader IMM. Menurutnya, tabbayun menjadi hal penting karena perintah tabayyun tertuang dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 6.
“Sejujurnya saya juga orang yang menolak KUHP Nasional pada tahun 2019, karena beberapa poin yang bermasalah seperti pasal penghinaan lambang negara atau kepala negara yang mengancam aktivis masuk penjara. Namun setelah Prof. Eddy jadi Wamenkumham, kita bisa membuka ruang untuk mengetahui pengaruh KUHP terhadap nasib hukum Indonesia ke depannya,” tutup Ari.
Selain Ma’mun, turut hadir dalam agenda Semarak Ramadan dan Ngaji Kebangsaan yaitu Wakil Rektor IV UMJ Dr. Septa Chandra, SH., MH. dan Dekan FEB UMJ Dr. Luqman Hakim, SE., M.Si. Kegiatan ini diakhiri dengan buka bersama. (QF/KSU)
Editor : Tria Patrianti
Artikel Wamenkumham: UU KUHP Berorientasi pada Hukum Pidana Modern pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Artikel Lazismu dan UMJ Bagikan Sembako ke Warga Tangerang Selatan pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Pembagian paket sembako Lazismu tersebut digelar oleh Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LPP AIK) UMJ. Dalam sambutannya, Ketua LPP AIK UMJ Drs. Fakhrurazi, MA., mengatakan bahwa kegiatan digelar dalam rangka menikmati dan mengamalkan ibadah di bulan Ramadan.
Baca juga : Alasan Lazismu Harus Membayarkan Fidyah Orang Tidak Mampu
“Ini sebagai kegiatan saling berbagi kepada fakir miskin. Nanti juga kita akan buka bersama, menunaikan salat wajib berjamaah, hingga tarawih berjamaah. Selanjutnya mendengarkan ceramah Nuzulul Qur’an dengan tema Implementasi Nilai-nilai Qur’ani dalam Membangun Peradaban, yang insha Allah akan disampaikan oleh Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, MA.,” jelas Fakhrurazi.
Pada kesempatan yang sama, Ma’mun mengajak kepada sivitas akademika UMJ dan warga yang hadir untuk mengikuti peringatan nuzulul qur’an sampai selesai. Menurutnya, dengan agenda seperti ini dapat mempererat silaturahmi dan memahami sejarah serta keistimewaan Al-Qur’an dengan baik.
Seusai menerima sembako, Yanih, salah satu warga RT.05/RW.02 Poncol, Cirendeu, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Lazismu dan UMJ. “Semoga dengan adanya kegiatan ini akan semakin berkah untuk semua pihak ke depannya,” tutup Yanih.
Pembagian paket sembako oleh Lazismu bersama UMJ melibatkan tiga RT/RW di Cirendeu, Tangerang Selatan. Isi sembako tersebut yaitu beras, minyak, sirup, teh, biskuit dan sebagainya. Lazismu merupakan lembaga zakat nasional dengan SK Menag No. 90 Tahun 2022, yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. (QF/KSU)
Editor : Budiman
Artikel Lazismu dan UMJ Bagikan Sembako ke Warga Tangerang Selatan pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Artikel Septa Chandra: DPR Harus Dukung Pemerintah Mengesahkan RUU Perampasan Aset pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>“RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan aset yang tidak perlu menunggu proses hukum normal dari penyelidikan, penyidikan, hingga putusan hakim yang inkrah. Perampasan aset yang tidak dapat dibuktikan seperti kasus Rafael Alun dapat dirampas tanpa melalui mekanisme pengadilan. Lebih lanjut, dalam RUU ini ada pembuktian secara terbalik dengan utuh, yang artinya harus membuktikan dari mana asal-usul seluruh harta milik pelaku. Ketika tidak bisa membuktikan asal-usulnya, maka harta tersebut dapat dianggap hasil dari kejahatan,” jelas Septa.
Baca juga : Septa Chandra: Sambo untuk Bebas atau Lepas, Jauh dari Harapan
Septa juga mengutarakan faktor yang menghambat proses RUU Perampasan Aset menjadi UU adalah adanya political will. Menurutnya, perkataan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto kepada Menkopolhukam Mahfud MD terkait usulan pengesahan RUU tersebut pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023), bahwa mengenai pihak yang berkepentingan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset harus terlebih dahulu melobi atasan para anggota legislatif, yaitu ketua umum partai politik merupakan praktek yang tidak baik dalam ketatanegaraan. Kepentingan politik seperti itu dapat menimbulkan stigma negatif di masyarakat.
“Saya berharap RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan menjadi UU, karena RUU ini menjadi suatu kebutuhan apabila serius mengurusi negara dan me-recovery aset-aset hasil kejahatan pelaku. Tanpa RUU ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait aset dan harta milik negara di dalam maupun luar negeri tidak akan maksimal. Selain itu, diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bagi para pelaku untuk melaporkan hasil kejahatannya tanpa melalui Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana awalnya seperti apa, sebagaimana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” ujar Septa yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.
Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior M. Fadhil Hasan, Ph.D. membahas mengenai realitas RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi termasuk ikhtiar pembangunan ekonomi di Indonesia. Ia mengutarakan bahwa yang terjadi di DPR merupakan suatu hal yang memprihatinkan karena DPR saat ini tidak mengikuti aspirasi masyarakat, tetapi ditentukan atau diarahkan proses legislasinya oleh partai politik terutama oleh ketua umumnya.
“Dalam pemilu selanjutnya kita harus identifikasi anggota DPR dari partai politik mana yang tidak membahas atau tidak pro terhadap pengesahan RUU Parampasan Aset. Kita hukum mereka dengan tidak dipilih lagi, karena mengikuti perintah Ketua Partai politik bukan aspirasi masyarakat,” himbau Fadhil. Lebih lanjut, menurutnya negara harus menyadari bahwa pembangunan ekonomi ke depan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara dapat menghilangkan praktek korupsi yang berdampak pada perekonomian, sehingga nantinya keuntungan bisa didapatkan masyarakat dan negara tidak perlu lagi hutang ke negara lain.
Selaku narasumber terakhir, Ketua Bidang Studi dan Advokasi Kebijakan Publik LHKP PP Muhammadiyah Usman Hamid, SH., M.Phil., memberikan usulan terhadap pemerintah dan DPR mengenai polemik pemberantasan korupsi dengan RUU Perampasan Aset. Ia menyampaikan bahwa harus mulai memperbaiki kinerja dalam menjaga perekonomian negara, termasuk dengan memastikan secara nasional terjadi pemulihan aset dan rampasan aset. Lalu, secara global melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan repatriasi aset-aset milik negara di luar negeri karena hasil korupsi.
Usman mengatakan bahwa dalam konsep pemberantasan TPPU dan juga perampasan aset, yang dikehendaki bukan hanya pelakunya yang dihukum saja tetapi aset tersebut dapat dikembalikan dan dipulihkan. “Ini bukan hanya aset korupsi, tetapi aset negara yang dikuasai oleh korporasi atau perusahaan swasta untuk dikelola tujuan bisnis, padahal tujuan utamanya diorientasikan untuk layanan umum atau masyarakat, yang berguna sebagai keuntungan perekonomian masyarakat dan negara, jadi bukan swasta,” tegas Usman.
Menurutnya, RUU Perampasan Aset adalah jawaban terhadap masalah hukum yang saat ini terjadi, termasuk pada celah-celah permasalahan dalam UU TPPU yang belum berhasil memulihkan aset kekayaan yang disembunyikan oleh pelaku kejahatan baik penggelapan pajak maupun pemindahan aset ke negara lain. Usman menambahkan, bahwa dapat juga dengan memastikan pengelolaan dana oleh pemerintah agar lebih terbuka dan pengelolaan data dapat lebih baik termasuk transparansi dari industri milik negara, membereskan birokrasi, memperbaiki kualitas partai politik, hingga memastikan pemerintah serta DPR untuk mewujudkan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. (QF/KSU)
Editor : Tria Patrianti
Artikel Septa Chandra: DPR Harus Dukung Pemerintah Mengesahkan RUU Perampasan Aset pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Artikel Wakil Rektor IV UMJ Sampaikan Amanah pada Pengurus BEM UMJ 2023/2024 pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Menurut Septa, sampai saat ini tingkat kepercayaan di kalangan mahasiswa, Lembaga Semi Otonom, Himpunan Mahasiswa, hingga Unit Kegiatan Mahasiswa terhadap BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UMJ menurun. Oleh karena itu, para pengurus harus melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa di tingkat universitas bahkan fakultas, agar antusiasme mahasiswa untuk aktif di lembaga kemahasiswaan kembali meningkat.
Baca juga : Kunjungan DPM dan BEM FH UMJ ke Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta
Lebih lanjut, Septa menjelaskan bahwa program kerja yang akan dijalankan lebih baik sedikit tapi jelas, bervariasi, dan berorientasi pada nilai-nilai seperti yang ditentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain itu, harus tetap bernafaskan dengan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
“Berkaitan dengan Pemilu 14 Februari 2024 nanti, BEM UMJ periode ini akan melewati masa-masa politik. Saya ingin pengurus BEM harus bisa mentukan sikap untuk tidak ikut politik praktis, tapi bisa bersikap kritis. Meskipun tidak mungkin tidak menentukan sikap, tetapi jangan sampai menjadi alat politik praktis yang hanya dimanfaatkan,” ujar Septa.
Sebagai Agent of Change, mahasiswa harus memiliki jiwa kritis dan aktif, seperti menyikapi berbagai persoalan kebangsaan dan politik. Septa menghimbau, BEM UMJ jangan hanya ikut-ikutan saja tetapi menjadi inisiator suatu pergerakan yang menciptakan kritik ke internal maupun eksternal dengan penuh tanggung jawab, salah satunya melalui karya tulis.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Mahasiswa BEM UMJ Sarlin Wagola mengatakan bahwa pengurus BEM UMJ sebagai lembaga tertinggi di universitas, akan bertanggung jawab bersama dalam satu periode ke depan dengan kabinet yang bernama Kabinet Prakasa. Tugas kabinet tersebut adalah bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa dan bekerja sama dengan berbagai instansi serta pimpinan fakultas maupun universitas, untuk menghadirkan kegiatan yang berdampak pada kebermanfaatan bagi sivitas akademika UMJ.
“Begitu juga dengan predikat mahasiswa sebagai Agent of Change. Langkah yang dilakukan kami pun harus berimplikasi kepada masyarakat, sehingga title kita sebagai agen perubahan, sebagai mitra untuk masyarakat akan terus terealisasi,” tutup Sarlin.
Total yang dilantik dalam Pelantikan Kabinet BEM UMJ 2023/2024 yaitu 25 orang. Sebelumnya, pelantikan Presiden Mahasiswa BEM UMJ dan Ketua DPM UMJ oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma’mun Murod, M.Si., sudah dilaksanakan di Auditorium FIP UMJ, Jum’at (17/03/2023). (QF/MT/KSU)
Editor : Budiman
Artikel Wakil Rektor IV UMJ Sampaikan Amanah pada Pengurus BEM UMJ 2023/2024 pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Artikel FH UMJ Siapkan Lulusan Paham Kegiatan Keagamaan pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Aziz mengatakan bahwa pelatihan tersebut dipandu oleh dosen FH UMJ lainnya yaitu Dr. Fal. Arovah Windiani, SH., MH., dan Dr. Achmad Djauhari, SH., MH., kegiatan diikuti oleh 30 peserta dengan kriteria yang sudah ditentukan. “Totalnya ada 25 mahasiswa dan 5 tenaga kependidikan. Untuk keprotokoleran, saya yang melatih. Sementara itu, Bu Arovah melatih ceramah dan pengurusan jenazah perempuan, sedangkan Pak Djauhari melatih khotbah dan pengurusan jenazah laki-laki. Mereka (peserta) bebas memilih pelatihan yang diinginkan,” jelas Aziz.
Baca juga : Kunjungan Belajar Mahasiswa FH UMJ ke DPR RI
Pada kesempatan yang berbeda, Dekan FH UMJ Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH., MH. mengungkapkan bahwa tiga pelatihan yang dilaksanakan di Aula FH UMJ ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, misalnya pelatihan keprotokolan. Menurutnya, keprotokolan sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan suatu acara, sehingga para peserta pelatihan diharapkan mampu menguasai audiens, keterampilan, dan teknik dasar tampil di depan publik.
“Begitu juga dengan pelatihan khotbah, untuk memberikan bekal bagi peserta yang memiliki ketertarikan memberi ceramah/khotbah, sehingga dapat menjadi penceramah dan pengkhotbah yang mampu menyampaikan materi ceramah dengan baik dan benar sesuai nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, pelatihan menyelenggarakan jenazah dimaksudkan untuk menghasilkan SDM yang terampil dalam penanganan jenazah secara Islami,” terang Dwi saat diwawancara secara daring, Rabu (29/03/2023).
Lebih lanjut, Dwi berharap bahwa pelatihan yang diinisiasi oleh UPP AIK FH UMJ dapat berpengaruh terhadap kualitas SDM di ruang lingkup fakultas. Kualitas yang dimaksud adalah terampil dan mumpuni di bidang keprotokolan, khotbah dan ceramah, serta menyelenggarakan jenazah yang dapat membantu masyarakat sekitar.
Pelatihan tersebut berlangsung dari 27 Maret dan akan berakhir pada 7 April 2023 mendatang dengan fasilitas berupa buku panduan, boneka jenazah, sertifikat, dan buka bersama. Rencananya, pelatihan akan digelar rutin oleh UPP AIK FH UMJ sekitar triwulan sekali, bukan hanya di bulan Ramadan saja, serta akan ditingkatkan ruang lingkupnya ke tingkat universitas bahkan masyarakat. (QF/KSU)
Editor : Budiman
Artikel FH UMJ Siapkan Lulusan Paham Kegiatan Keagamaan pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Artikel Marwah Umat Islam dalam Film Buya Hamka pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>“Saya mengajak untuk menonton film Buya Hamka karena ini tentang marwah umat Islam. Jika bukan kita yang menonton tokoh Islam seperti Buya Hamka, siapa lagi yang akan menjadi cerminan kita. Melihat trailer film ini dari volume I, II, dan III, saya sudah terbawa oleh suasana Buya yang hadir utuh sebagai manusia dengan latar belakang dan perjalanan hidupnya,” jelas Mu’ti.
Baca juga : UMJ Cinema Resmi Dibuka dengan Tayangan Kisah Dua Ulama
Dalam Road Show Film Buya Hamka tersebut terdapat rangkaian diskusi dan taaruf artis. Sang Sutradara Fajar Bustomi menjelaskan bahwa Buya Hamka merupakan sosok besar, sosok yang luar biasa, sehingga ini menjadi tanggung jawab yang besar juga baginya, namun ia tetap bersyukur karena mendapatkan kepercayaan untuk memproduksi film Buya Hamka.
Fajar menyatakan membuat skenario film Buya Hamka telah menghabiskan waktu kurang lebih empat tahun dari 2014 – 2018. Skenario tersebut ditulis dengan teliti dan jelas, karena berkaitan sosok Buya Hamka yang rahmatan lil alamin dan berkaitan dengan agama Islam seperti penggunaan ayat suci Al-Qur’an dalam dialog. Ia berharap dengan hadir dan menonton film Buya Hamka di bioskop dapat menjadi refrensi positif yang nantinya berdampak kepada negara, yang semakin damai karena nilai-nilai Buya Hamka dapat menjadi inspiratif sebagai gagasan yang baik untuk Indonesia.
Pemeran Buya Hamka Vino G Bastian mengungkapkan kerisauannya untuk memulai dari mana meriset pribadi Buya Hamka agar perannya totalitas. Namun ia berhasil menemukan titik untuk mempelajari dan meriset tokoh Buya Hamka dari bukunya yang berjudul Akhlakul Karimah. Dalam buku tersebut, Vino mendapatkan jawabannya yaitu dimulai dengan memperbaiki akhlak pribadinya.
Lebih lanjut, sosok Buya Hamka, menurut Vino memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan keluarganya. Ia menuturkan bahwa dakwah dan pemikiran Buya Hamka harus disampaikan ke generasi selanjutnya, jadi bukan orang terdahulu saja.
Anak kelima Buya Hamka Azizah Hamka sangat terharu melihat dan mengingat sesosok ayahnya usai menonton film Buya Hamka volume I. Ia mengatakan akting Vino sangat bagus dan seakan-akan melihat kembali sosok ayah dan kenangannya.
Selain Vino, sejumlah pemeran film papan atas Indonesia ikut terlibat pada film Buya Hamka. Mulai dari Laudya Cynthia Bella, Donny Damara, Alfie Afandi, dan masih banyak lagi. Dengan durasi tujuh jam, film ini akan terdiri dari tiga volume yang rencananya akan rilis semuanya sepanjang 2023 pada Idulfitri, Iduladha, dan satu Muharram.
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma’mun Murod, M.Si. yang hadir pada acara road show film Buya Hamka, memberikan pandangannya bahwa Buya Hamka bukan hanya ahli agama tetapi paham politik dan terlibat di dalamnya, serta seorang budayawan dan sastrawan terbaik. “Saya berharap seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah dapat menonton film ini. Bukan karena target rating penonton tetapi untuk hayatilah filmnya yang menggambarkan watak sesungguhnya Buya Hamka. Pemeran film ini pun adalah aktor dan aktris papan atas semua,” tutup Ma’mun. (QF/KSU)
Editor : Tria Patrianti
Artikel Marwah Umat Islam dalam Film Buya Hamka pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Artikel Kunjungan DPM dan BEM FH UMJ ke Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>Pertemuan yang dilaksanakan di dua lembaga mahasiswa di masing-masing kampus tersebut, membahas tentang karakteristik organisasi mahasiswa, hierarki peraturan mahasiswa, dan sistem kepartaian dalam Pemilihan Umum Raya (PEMIRA). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Universitas Islam Indonesia menjadi kampus yang dituju, karena lembaga kemahasiswaannya sudah cukup mapan.
Baca juga : Kunjungan Belajar Mahasiswa FH UMJ ke DPR RI
Ketua Umum DPM FH UMJ Emir Suni Doliano Harahap menyampaikan bahwa studi banding ini akan memberikan pandangan baik bagi mahasiswa UMJ, khususnya di FH. Menurutnya, lembaga kemahasiswaan yang produktif dan progresif berawal dari peraturan mahasiswa yang disusun secara baik dan benar.
“Kita juga dapat mengetahui sejauh mana sistem kepartaian dapat berimplikasi terhadap kelembagaan di masa depan. Tindak lanjutnya, kami akan membuat peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PEMIRA, dan Kepartaian. Semoga segera dapat diakomodir oleh lembaga yang berada di tingkat universitas di UMJ, bukan FH saja,” jelas Emir saat dimintai keterangan secara daring, Sabtu (25/03/2023).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum BEM FH UMJ Sanulqi Ardy berharap agar kegiatan studi banding tersebut bisa menjadi referensi untuk manajemen lembaga kemahasiswaan di FH sehingga akan meningkatkan kualitas penyusunan program kerja lembaga di tingkat fakultas maupun universitas. (QF/KSU)
Artikel Kunjungan DPM dan BEM FH UMJ ke Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta pertama kali tampil pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
]]>